Tanda-tanda bahwa uang fisik makin ditinggalkan tercermin dari transaksi ekonomi dan keuangan digital yang terus meningkat.
Kondisi pandemi mempercepat transformasi digital, khususnya terkait alat pembayaran.
Tanda-tanda bahwa uang fisik makin ditinggalkan ini tercermin dari transaksi ekonomi dan keuangan digital yang terus meningkat di dalam data transaksi Bank Indonesia.
Perry warjiyo menjelaskan sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat nilai transaksi uang elektronik pada Juli 2022 ini tumbuh 39,7 60 secara tahunan mencapai 35,5 Triliun Rupiah dan nilai transaksi digital banking meningkat 27,8 2% secara tahunan menjadi 4359 Triliun Rupiah.
Sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM kartu debit dan kartu kredit meningkat 34 koma delapan tujuh persen year-on-year menjadi 739 keempat triliun, ini lebih rendah dari transaksi uang elektronik.
Menurut Perry warjiyo transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikkan ditopang oleh meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring dengan begitu dalam mendorong implementasi layanan sistem pembayaran yang memenuhi prinsip integrasi, interkoneksi dan interprofesi interoperabilitas.
Bank Indonesia melanjutkan dan memperkuat Persib Hai implementasi kartu kredit pemerintah domestik serta standar nasional Open atau FPI pembayaran atau Snap.
Di informasi yang berikutnya, kebanyakan PNS sekarang belanja pakai kartu kredit. Jajaran pemerintah pusat dan daerah kini resmi memiliki kartu kredit sendiri, dengan demikian satuan kerja di tiap instansi pusat dan daerah kini dapat menggunakan anggaran belanjanya secara non tunai.
Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut binsar Panjaitan mengemukakan selain belanja di dalam negeri kartu kredit ini juga bisa digunakan para abdi negara untuk berbelanja barang di luar negeri.
Adapun peluncuran kartu kredit pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden 2002 nomor 2 2022 tentang penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Diketahui sejauh ini hasil dari penerimaan negara bukan pajak kerap digunakan untuk membeli barang-barang impor, sehingga Jokowi berharap kartu kreditnya dapat dimanfaatkan untuk pembelian produk dalam negeri, apalagi menurutnya pemerintah pusat dan daerah telah menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan dana hingga 800 ribu rupiah untuk membeli produk dalam negeri.
Informasi yang ketiga, masih inget ya? crazy Rich Surabaya yang menang dalam kasus perkara dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terkait gugatan satu ton emas ya ANTAM dinyatakan kalah dalam kasasi menolak bayar 817,4 milyar Rupiah ke Budi Said.
Antam mengklaim telah menyerahkan semua barang kepada pihak yang Diberi Kuasa oleh penggugat sesuai dengan jumlah uang yang dibayar oleh penggugat kepada perusahaan dengan mengacu pada harga resmi yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
Antam menyebut kini pihaknya Tengah menyusun langkah dalam menghadapi kasus ini. Antam mengklaim perseroan berada di posisi yang kuat. Namun sebelumnya, buntut dari perkara ini adalah Antam diharuskan menyerahkan 1,1 ton emas kepada Budi Said.
Selain itu Antam juga harus membayar sejumlah 92,0 9 milyar rupiah.
Hal ini tertuang dalam isu putusan majelis hakim Ma dalam laman Mahkamah Agung RI pada 23 Agustus.
Di informasi yang terakhir, Siapa yang suka liburan ke Thailand Nah bagi warga Indonesia yang mau habisin Weekend ke Thailand sudah gak perlu lagi repot-repot tukar-tukar banget untuk belanja di sana.
Sebab, pemerintah melalui bank Indonesia baru saja melangsungkan uji coba antara QR Indonesia dan QR Thailand dan sudah bisa diimplementasikan mulai hari ini.
Nduk Gubernur Bank Indonesia Perry warjiyo mengatakan dalam peluncuran kartu kredit pemerintah dan QRIS antarnegara dalam tugas mendukung untuk pengembangan UMKM perdagangan dan ekonomi digital secara nasional.
Selain Thailand, BI masih melakukan uji coba dengan Malaysia, uji coba sudah dilaksanakan sejak Januari 2022.
Sementara dengan singapura baru pada tahapan finalisasi perjanjiannya saja.
Dalam hal ini BI menyasar lima negara di Asean untuk penerapan QRIS antar negara Malaysia Singapura Filipina dan Thailand untuk sama sama melakukan integrasi digital demi mempermudah proses transaksi keuangan.